Persyaratan perizinan berbadan hukum pt atau koperasi memiliki npwp memiliki apoteker sebagai penanggung jawab. Demi tertibnya distribusi obat obatan di kota semarang, maka berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar farmasi, maka dinas kesehatan kota semarang telah mengeluarkan surat edaran kepala dinas kesehatan kota semarang nomor 442. Saat ini telah diterbitkan permenkes nomor 34 tahun 2014 tentang tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan nomor 1148. Teringat pada waktu perkuliahan di farmasi, diawalawal perkuliahan saya juga sebagian besar temanteman sejawat masih bingung dengan pbf tersebut, tapi wajar sih karena hampir sebagian besar mahasiswa farmasi berasal dari sekolah. Hal utama yang diatur dalam peraturan ini antara lain adalah tentang syarat untuk memperoleh izin pbf yakni antaranya memiliki secara tetap apoteker wni yang memiliki stra dan bersedia bekerja penuh sebagai penanggung jawab. Download permenkes nomor 30 tahun 2017 info asn terbaru. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3781. Permenkes no 34 tahun 2014 tentang pedagang besar farmasi pbf khusus bagi yang berkaitan dengan usaha pbf tentunya aturan ini patut dicermati. Tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berdasarkan data terkini. Peraturan menteri kesehatan tentang pedagang besar farmasi akhirnya diundangkan. Narasumber dari direktorat bina produksi dan distribusi kefarmasian menyampaikan mengenai kebijakan tentang pbf sesuai permenkes nomor 1148 tahun 2011 dan perubahannya yang mewajibkan pbf melaporkan transaksinya. Menteri kesehatan nomor 012 tahun 2012 tentang akreditasi rumah sakitberita negara republi k indonesia tahun 2012nomor 4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Oct 22, 20 undangundang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropik lembaran negara tahun 1997 no. Undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4843. Apr 05, 2018 permenkes no 34 tahun 2014 tentang pedagang besar farmasi pbf khusus bagi yang berkaitan dengan usaha pbf tentunya aturan ini patut dicermati. Teringat pada waktu perkuliahan di farmasi, diawalawal perkuliahan saya juga sebagian besar temanteman sejawat masih bingung dengan pbf tersebut, tapi wajar sih karena hampir sebagian besar.
Undangundang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika lembaran negara tahun 1976 nomor 37. Pasal 21 1 pbf dan pbf cabang hanya dapat menyalurkan bahan obat kepada industri farmasi, pbf dan pbf cabang lain, apotek, instalasi farmasi rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan. Undangundang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 92 tahun 2011 lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 142. Undangundang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 116, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5256. Oct 31, 20 peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor lembaran negara tahun 2010 no. Permenkes nomor 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar farmasi pasal 30 ayat 1. Peraturan presiden nomor 44 tahun 2016 tentang daftar.
Pengakuan pbf cabang berlaku mengikuti masa berlaku izin pbf kelima. Download permenkes nomor 30 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kesehatan nomor 1148 menkespervi 2011 tentang pedagang besar farmasi di situs. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 201nomor 6 229. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai kebijakan dan pelaporan pbf, serta melakukan pelatihan ereport pbf bagi petugas provinsi sehubungan dengan adanya peningkatan sistem pelaporan pada e.
If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Petunjuk pengisian formulir pelaporan obat ereport pbf versi. Tahun 2012 tentang akreditasi rumah sakit sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lembaran negara tahun 1999, tambahan lembaran negara nomor 3821. Rahasia kementerian kesehatan ri registrasi aplikasi ereport pbf 3 pendahuluan berdasarkan permenkes nomor 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar farmasi pasal 30 ayat 1. Undangundang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika lem,baran negara nomor 67, tambahan lembaran negara nomor 3698. Undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undangundang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial lembaran. Selain syaratsyarat perizinan, aturan pendistribusian, pelaporan dan pengawasan juga dijelaskan disini. Permenkes 889menkesperv 2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat.
Pbf cabang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua harus melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obatbahan obat sesuai pedoman cara distribusi obat yang baik cdob. Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, perlu menetapkan peraturan menteri kesehatan tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 20 tentang pelaksanaan undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika lembaran negara republik indonesia tahun 20 nomor 96, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5419. Mensa binasukses merupakan salah satu pbf cabang yang berbentuk nasional di kota makassar. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Undangundang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679. Undangundang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan lembaran negara tahun1992 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495 keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen. Permenkes ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dimuat dalam berita negara republik indonesia tahun 2011 nomor 370. Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679.
Permenkes nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan nomor 889menkesperv 2011 sepanjang mengatur mengenai registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga teknis kefarmasian yang merupakan lulusan pendidikan menengah kefarmasian. Peraturan menteri kesehatan tentang sistem informasi rumah sakit. Permenkes nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi. Undangundang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial lembaran negara republik indonesia tahun 2011nomor 116, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5256. Peraturan menteri kesehatan no 1148 tahun 2012 tentang pbf. Pbf dan dak ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko. Peraturan menteri kesehatan direktorat jenderal kefarmasian. Sep 16, 2014 narasumber dari direktorat bina produksi dan distribusi kefarmasian menyampaikan mengenai kebijakan tentang pbf sesuai permenkes nomor 1148 tahun 2011 dan perubahannya yang mewajibkan pbf melaporkan transaksinya.
Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pbf dan pbf cabang dapat menyalurkan obat dan bahan obat. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara. Pmk no 1148 tahun 2012 tentang pbf oktober 16, 2012 posted by muhlis3 in berita farmasi. Pbf adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat danatau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Menurut peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1148 menkes per vi 2011 tentang pedagang besar farmasi yang dimaksud dengan pedagang besar farmasi, yang selanjutnya disingkat pbf adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat danatau bahan obat dalam jumlah besar sesuai. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 60, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5126. Undangundang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropik lembaran negara tahun 1997 no. Petunjuk pengisian formulir pelaporan obat ereport pbf. Pdf permenkes no 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Penandaan dan promosi menyimpang dari persetujuan izin edar. Permenkes nomor 34 tahun 2014 tentang pedagang besar farmasi. Pbf cabang adalah cabang pbf yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat danatau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Menurut peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1148 menkes per vi 2011 tentang pedagang besar farmasi yang dimaksud dengan pedagang besar farmasi, yang selanjutnya disingkat pbf adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat danatau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Apa itu pbf dan apa fungsi dari pbf berdasarkan undang. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 20 tentang pelaksanaan undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika lembaran negara republik. Permenkes 889menkesperv 2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja. Pbf dan dak ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Permenkes nomor 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar farmasi dan permenkes nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan.
Pmk no 1148 tahun 2012 tentang pbf muhlis3s weblog. Permenkes ini ditetapkan pada tanggal juni 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 juni 2011. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pedagang besar farmasi pbf pedagang besar farmasi pbf adalah perusahaan yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran perbekalan farmasi. Permenkes no 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar farmasi. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor lembaran negara tahun 2010 no. Permenkes nomor 63 tahun 2014 tentang pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik ecatalogue permenkes nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian kesehatan terpopuler. Undangundang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 67, tambahan lembaran. Setiap pbf dan cabangnya wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 tiga bulan sekali meliputi kegiatan penerimaan dan penyaluran obat danatau bahan. Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian lembaran negara republik. Mungkin bagi sebagian orang masih terlalu awam dengan pbf atau pedagang besar farmasi, dan masih belum mengetahui apa saja fungsi dari pbf tersebut. Permenkes nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi pasal 45 ayat 2. Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, kepala badan dapat memberikan sanksi administratif berupa pembatalan izin edar apabila terjadi salah satu dari halhal berikut. Permenkes nomor 34 tahun 2014 tentang pedagang besar.
Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437. Undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan lembaran negara rep ublik indonesia tahun 1998 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3781. Peraturan menteri kesehatan no 30 tahun 2017 direktorat. Pbf yang melakukan penyaluran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi. Permenkes ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dimuat dalam berita negara republik indonesia tahun 2011. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. Memutuskan keputusan menteri kesehatan nomor 243men. Undangundang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 150, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4456.